Menyoroti orang yang berkelakuan tak wajar, masyarakat biasanya langsung mempersoalkan faktor kepribadian pada diri pelaku. Kecenderungan itu tampak pula pada kasus-kasus pencabulan seksual sekian banyak bocah, termasuk kasus yang dilakukan guru agama. Tindak-tanduk si guru agama yang dinilai abnormal itu diyakini bersumber dari kelainan kepribadiannya. Oleh publik, sebutan umum untuk orang dengan kepribadian “rusak” seperti itu adalah paedofilia.

Terma paedofilia dalam pedoman klinis menunjukkan memang ada aksi pencabulan anak yang dilatarbelakangi aspek kepribadian, yakni minat seksual si pelaku (orang dewasa) yang menyimpang. Sebagai paedofil, betapapun di hadapannya terdapat lawan jenis tanpa busana, ia tetap tidak mengalami keterangsangan seksual. Berahinya hanya bangkit semata-mata terhadap anak-anak. Dengan dinamika ketertarikan seksual seperti itulah, si pelaku memenuhi kriteria paedofil (pengidap paedofilia).

Saya sendiri menghindari penggunaan istilah peadofilia dan paedofil manakala membahas aksi-aksi pencabulan seksual terhadap anak. Saya memilih tidak tergesa-gesa menjadikan preferensi seksual menyimpang –berpusat pada kepribadian pelaku– sebagai penyebab seseorang melakukan tindakan tak senonoh terhadap anak-anak.

Serta-merta menyebut aspek kepribadian sebagai penyebab perilaku, menurut saya, justru merupakan kekeliruan mendasar (fundamental attribution bias). Bias ini terjadi ketika cermatan dilakukan terbatas pada faktor-dalam (bawaan) individu dan mengesampingkan faktor situasional. Spesifik dalam kasus guru agama, bias terindikasi ketika begitu mudahnya khalayak menyematkan paedofilia pada diri pelaku.

Dari perspektif hukum, penyebutan paedofilia tidak banyak manfaatnya. Diagnosis paedofilia baru bisa dibangun melalui pemeriksaan psikologis yang panjang. Konsekuensinya, upaya hukum guna menghukum pelaku akan melibatkan waktu panjang dan biaya ekstra. Karena berakar pada kepribadian, maka hukuman sudah semestinya digandeng dengan treatment psikologis.

Lagi pula, andaikan pelaku benar-benar paedofil, itu tidak lantas memosisikan dirinya sebagai orang yang tidak menyadari perbuatannya. Ia, kendati paedofilia, tetap manusia dengan akal sehat yang normal. Atas dasar itu, si pelaku –berprofesi guru!– tetap memenuhi syarat menjalani proses hukum dan, apabila terbukti, mempertanggungjawabkan kelakuan bejadnya. Jadi, paedofil maupun bukan paedofil sesungguhnya bukan isu yang benar-benar urgen dalam pidana.

Sebagai gantinya, saya memilih istilah child molester. Sebutan ini mengabaikan faktor-dalam, preferensi seksual, ataupun aspek-aspek terkait kepribadian lainnya. Dengan istilah child molester, fokusnya adalah pelaku sudah mengeksploitasi anak-anak secara seksual. Unsur kehendak kedua pihak (consensual sex), seperti yang ditelaah pada kasus pemerkosaan, juga tidak relevan.

Pasalnya, individu kanak-kanak secara alami belum saatnya bersentuhan dengan perilaku seksual laiknya orang dewasa. Jadi, meski pelaku berdalih bahwa hubungan seksual dengan muridnya dilakukan mau sama mau, alibi ini serta-merta dimentahkan kenyataan bahwa pelaku berhubungan seksual dengan orang-orang yang dari segi kematangan biologis dan –apalagi– psikologis belum saatnya melakukan perbuatan tersebut.

Sebutan child molester lebih menitikberatkan faktor situasional yang menaungi pelaku. Ia diasumsikan sebagai individu dewasa dengan hasrat seksual yang normal. Tetapi situasi tidak memungkinkan dirinya menyalurkan dorongan seksual kepada sesama orang dewasa. Maka, ia menjadikan anak-anak sebagai objek pengganti. Situasi itu, misalnya, ia merasa jeri karena selalu gagal saat berhubungan intim dengan individu dewasa beda jenis kelamin atau ia ingin melakukan relasi seksual ekstramarital dengan tetap meminimalkan risiko terbongkar.

Dalam kasus guru cabul, anak-anak memang sasaran paling potensial karena mereka identik dengan kelompok lemah, yakni muda usia, junior, dan berstatus siswa dalam struktur relasi guru-murid yang timpang. Posisinya yang inferior menjadikan anak-anak sebagai individu yang rentan dieksploitasi ataupun dimanipulasi oleh guru selaku pihak superior.

Caranya lewat tindak kekerasan fisik sehingga biasanya meninggalkan tanda-tanda cedera pada tubuh korban. Alternatif lain, lewat distorsi kognitif, yakni merusak nalar anak sehingga perbedaan antara benar dan salah menjadi kabur. Cara semacam ini dapat disejajarkan dengan kekerasan psikologis. Manipulasi psikologis dapat berlangsung sedemikian dalam, sehingga tidak menutup kemungkinan anak-anak (korban) justru bersimpati dan merasa kehilangan saat guru mereka (pelaku) menjalani proses pidana.

Oleh: Reza Indragiri Amriel, Dosen psikologi forensik Universitas Bina Nusantara, Jakarta

Sebut saja Dia Child Molester! is a post from: Lestari News

Asumsi psikotes adalah kondisi-kondisi individu yang berhasil ditangkap melalui penyelenggaraan psikotes dijadikan sebagai data untuk meramal kinerja individu pada waktu mendatang. Performa hakim diyakini bertitik tolak dari kepribadiannya. Hakim yang berwatak baik dipandang akan mampu bekerja secara baik. Sebaliknya, apabila psikotes menunjukkan adanya elemen-elemen karakter yang kurang elok, maka kinerja hakim pun diramal akan sama buruknya. Hanya cakim dengan potret kepribadian yang benar-benar baik yang dinilai pantas menempati posisi hakim, khususnya hakim agung.

Persoalannya, seberapa jauh sesungguhnya kerja hakim ditentukan oleh faktor-dalam atau kepribadiannya?

Pedoman Perilaku Hakim yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) memperlihatkan, kendati kognisi dan karakter tidak dapat dibedakan ataupun dipisahkan secara mutlak, substansi tentang karakter jauh lebih dominan. Jadi, dapat ditafsirkan, pandangan MA selaras dengan anggapan bahwa keberhasilan kerja hakim lebih ditentukan oleh kondisi kepribadian si hakim itu.

Meski isinya relevan, saya khawatir MA dan Komisi Yudisial justru kurang memberi perhatian yang berimbang pada penguatan dimensi psikologi kognitif para hakim. Dengan kata lain, kekeliruan fundamental berpusat pada terlalu besarnya perhatian yang dicurahkan untuk mengeksplorasi aspek kepribadian hakim dan cakim.

Kepribadian tidak harus berbenturan dengan kinerja hakim. Orang dengan karakter Firaun jelas harga mati. Namun, bagaimana dengan kepribadian gradasi –tidak sepenuhnya hitam maupun putih– yang notabene menjadi ciri hampir semua orang? Argumen yang saya angkat adalah, dalam proses seleksi dan perekrutan hakim agung, kepribadian bukan segala-galanya.

Hakim secara universal dipandang sebagai representasi Tuhan dalam menciptakan keadilan. Gizbert-Studnicki dan Klinowski (2009) memetaforakan hakim laksana sosok Hercules. Dengan Hercules Model, Gizbert-Studnicki dan Klinowski menandaskan bahwa dalam setiap proses persidangan, seluruh hakim memperhatikan ”semua fakta yang relevan dengan kasus, kandungan hukum-hukum yang relevan, persyaratan bagi keadilan dan keberimbangan, serta kriteria pemeriksaan terhadap tuntutan para pihak… berikut pre-knowledge dan pre-understanding [para hakim tersebut]” (halaman 5).

Berpedoman pada Hercules Model, kadar pengetahuan hakim tentang isu terkait menjadi prediktor bagi mutu putusannya. Hakim dengan pengetahuan yang baik akan melahirkan putusan yang baik pula. Sebaliknya, hakim dengan pengetahuan yang terbatas akan sulit diharapkan dapat menghasilkan putusan yang berkualitas.

Walaupun ideal, faktanya tidak sesempurna itu. Seperti kebanyakan manusia lainnya, Guthrie, Rachlinski, dan Wistrich (2001) memandang hakim lebih banyak berpedoman pada kaidah-kaidah sederhana dalam menghasilkan putusan (heruristik). Heuristik, mereka katakan, mengarah pada kekeliruan (error) dan bias sistematis –sesuatu yang justru sejauh mungkin patut dihindari oleh para hakim.

Perhatian pada pentingnya pembenahan terhadap proses kerja kognitif hakim dan cakim semakin krusial, mengingat di samping keterbatasan kognitif, hakim-hakim Indonesia juga berhadapan dengan berkas perkara yang menggunung dan ketersediaan waktu yang sempit. Rangkaian kondisi tersebut kian potensial menggelincirkan hakim untuk mengandalkan jalan pintas mental yang –sekali lagi– rawan menghasilkan putusan bias.

Dari situ terlihat bahwa bukan hanya tingkat kecerdasan yang baik yang harus dipenuhi hakim dan cakim. Para pengadil sepatutnya memiliki pemahaman yang memadai akan lika-liku kerja kognitif mereka. Seorang hakim ataupun cakim –katakanlah– memiliki tingkat kecerdasan yang sangat baik. Menjadi kian sempurna karena hasil psikotes menunjukkan bahwa ia memiliki kepribadian sangat luhur.

Namun, karena ia tidak cukup sadar akan proses bias yang merecoki alam berpikirnya, sehingga tidak dapat mengantisipasinya, maka sang pengadil tersebut sesungguhnya tidak benar-benar berada dalam kondisi psikologis yang optimal untuk membuat putusan yang berkualitas –terlepas bahwa kualitas sendiri merupakan isu problematis dalam ranah pengambilan putusan yudisial.

Sebaliknya, seorang cakim yang –sebutlah– diketahui memiliki istri lebih dari satu bisa saja dinilai buruk dari sisi tabiat. Namun, apabila ia ternyata cerdas dan mampu menangkal bias-bias kognitif, maka –pada hemat saya– ia justru lebih mumpuni menjadi seorang pengambil putusan yudisial.

Tinggal lagi, isu yang muncul adalah bagaimana konstruktivisme sosial memberikan pemaknaan pada kata “agung” di belakang kata “hakim”. Apakah “agung” sebagai representasi keseluruhan hidup si hakim ataukah lebih pada kemampuannya menjadi pengadil yang semaksimal mungkin bebas bias? Silakan pilih: idealis tapi kurang realistis ataukah pragmatisme yang realistis?

Kembali ke ihwal psikotes, pendekatan psikologis ini bisa diandalkan untuk mengukur tingkat kecerdasan para cakim, tapi tidak cukup jitu diterapkan guna menakar kerentanan mereka terhadap bias dalam proses pengambilan putusan. Demikian pula, psikotes dapat menghasilkan gambaran kepribadian hakim. Tetapi bagaimana kepribadian yang baik akan membuat cakim lebih kebal terhadap distorsi kognitif, juga tetap tidak dapat disimpulkan lewat data psikotes.

Oleh: Reza Indragiri Amriel, Dosen psikologi forensik Universitas Bina Nusantara, Jakarta

Karakter atau Kognisi Hukum? is a post from: Lestari News

Dalam pertemuan tahunannya yang kedua di Den Haag, Belanda, Maret 2000, mereka meramalkan bahwa di sejumlah kawasan di dunia, termasuk Indonesia, bakal terjadi krisis air yang parah pada 2025. Tanda-tanda krisis itu bahkan mulai kentara dan terasa pada saat ini. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menyebutkan dalam laporan kajian Bappenas, sebanyak 77% kabupaten/kota di Pulau Jawa mengalami krisis air.

Di wilayah luar Jabodetabek, tercatat mengalami defisit air sepanjang satu hingga delapan bulan dalam setahun. Diperkirakan, pada 2025, jumlah kabupaten/kota yang mengalami defisit air meningkat hingga mencapai sekitar 78,4%. Krisis air itu terjadi dari satu hingga 12 bulan alias defisit sepanjang tahun. ”Perlu segera dilakukan upaya penanganan dalam jangka pendek,” kata Sutopo kepada pers.

Keprihatinan atas krisis air inilah yang mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai merintis industri air berbahan baku air laut dalam (ALD). Proyek rintisan ini sebenarnya dimulai pada 2003, tapi sempat terhenti gara-gara terkendala masalah dana.

Pada 2010, KKP mulai melanjutkan kegiatan pemanfaatan ALD, bekerja sama dengan tim peneliti dari Departemen Kelautan dan Perikanan IPB, yang diketuai Prof. Bonar Pasaribu. ”Pada saat ini sudah dikembangkan industri ALD di Bali. Namun masih dalam skala laboratorium dengan produksi air kemasan 1-2 ton per hari,” kata Dr. Jonson Lumbangaol, peneliti di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelauatan IPB, seorang anggota tim peneliti itu.

Apa istimewanya ALD? Bagi para ilmuwan dan industriawan, ALD memang tergolong istimewa. ADL atau deep sea water adalah air laut yang terletak di kedalaman 350 meter atau lebih. Menurut Jonson, ALD memiliki karakter yang unik. ”Misalnya, suhunya yang rendah, sekitar 10 derajat celsius, unsurnya tergolong stabil karena terbentuk dalam ribuan tahun lamanya, relatif bebas dari virus dan bakteri, serta memiliki kandungan mineral yang tinggi,” kata Jonson.

Karakter seperti itulah yang membuat ALD sangat potensial diolah untuk berbagai keperluan, terutama untuk kebutuhan air bersih yang sehat dan bermutu tinggi. ”Apalagi, ALD dilirik untuk bahan baku air minum karena sumber dayanya yang tidak terbatas,” ujar Jonson. Luas laut Indonesia kini mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Sekitar 40% dari laut itu mengandung ALD yang tersebar mulai dari bagian barat hingga ke bagian timur Nusantara.

Menurut Jonson, ALD terbentuk karena proses alam. Kondisi dasar laut yang bervariasi dari yang dangkal hingga palung dan lubuk laut dengan kedalaman ribuan meter turut berpengaruh. Keadaan ini, kata Jonson, mempengaruhi arah dan pergerakan arus laut. Pergerakan arus laut yang dikenal dengan sebutan Arus Lintas Indonesia (Arlindo) itu merupakan fenomena kelautan yang penting.

Fenomena ini mengakibatkan proses upwelling yang membawa air kaya nutrisi dari lapisan ALD ke bagian permukaan. Di daerah ini, produktivitas laut lebih kaya dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebab itulah, ALD sangat potensial dikembangkan untuk mengatasi krisis air minum. ”Air minum berbahan ALD kaya nutrisi dan mineral dan sangat menyehatkan,” tutur Jonson.

Meski demikian, tak semua ALD dapat dimanfaatkan langsung sebagai bahan baku air minum. Soalnya, lokasi itu juga mengandung unsur logam berat yang melebihi standar yang diizinkan untuk kesehatan. Karena itulah, sebelum dijadikan sebagai bahan baku, perlu dilakukan penelitian dan uji laboratorium.

Untuk mengolah ALD menjadi air minum kualitas tinggi, tak perlu repot-repot menginjeksinya dengan mineral atau nutrisi lainnya. ”ALD telah mengandung mineral dan nutrien yang bersifat alami sehingga sangat sehat untuk dikonsumsi,” kata Jonson. Menurut hasil riset Kyowa Concrete Industry Co Ltd (KCI), ALD Indonesia kaya kandungan mineral, seperti kalsium, magnesium, kalium, dan natrium yang tinggi serta nutrien yang cukup tinggi dengan kandungan metal yang rendah.

Penelitian KCI pada 2009 juga menunjukkan, sejumlah perairan Indonesia banyak mengandung ALD. Misalnya di perairan sekitar Nusa Penida, Selat Lombok, perairan sekitar Pulau Biak, perairan Pelabuhan Ratu (Sukabumi), Gondol (bagian utara Pulau Bali), Ujungpandang, Bima-Dompu, dan Kupang.

Sejauh ini, para ilmuwan Indonesia mulai menguasai teknologi memompa ALD. Menurut Jonson, ada dua jenis teknologi yang dikenal, yakni dengan sistem tetap (fixed system) atau pipeline installation system dan sistem bergerak (mooring system). Teknologi yang pertama menggunakan instalasi pipa yang terhubung langsung antara lokasi ALD yang terletak pada kedalaman 2.000 meter lebih dengan instalasi penampungan.

”Sistem tetap diterapkan untuk penyedotan ALD dengan kapasitas menengah, dengan volume air laut dalam yang disedot sekitar 100 ton hingga 1.000 ton per hari,” ujar Jonson. Skala besar mulai 1.000 ton per hari hingga belasan ribu ton per hari.

Teknologi kedua dengan sistem bergerak yakni menggunakan kapal yang didesain khusus untuk mengambi ALD. Penyedotan ALD dilakukan dari kapal menggunakan pipa sepanjang kedalaman laut, yaitu sekitar 200 meter atau lebih. Air laut yang disedot ditampung di kapal, selanjutnya diangkut ke daratan atau pabrik untuk proses pengolahan lebih lanjut (lihat gambar).

Biasanya sistem bergerak diaplikasikan untuk penyedotan air laut dalam dengan kapasitas skala kecil, mulai skala laboratorium dengan kapasitas sedot 1-5 ton per hari hingga skala kecil sampai sekitar 100 ton per hari. Selain dua sistem itu, ada juga yang mengambil ALD dengan sistem anjungan terapung (floating rig) seperti menyedot minyak bumi.

Setelah hampir dua tahun melakukan kajian, lanjut Jonson, pada tahun ketiga mulai dibangun industri ALD di Bali. Industri itu memang masih dalam skala laboratorium, dengan kapasitas produksi 1.000 liter air mineral laut dalam per hari. Setelah dikemas, produk berlabel ”Oceans” itu dijual di pasar dengan harga Rp 8.000 per 500 mililiter.

”Memang masih relatif mahal jika dibandingkan dengan air minum kemasan lainnya,” kata Jonson. Namun, Jonson berharap, harga itu bisa lebih rendah kalau kapasitas produksinya besar. Untuk kapasitas produksi 5 ton per hari, dibutuhkan investasi Rp 10 milyar-Rp 15 miliyar.

Berbagai Manfaat ALD
Penelitian pemanfaatan air laut dalam (ALD) di dunia diawali ketika ilmuwan Amerika Serikat mengembangkan laboratorium alam Natural Energy Laboratorium of Hawai Autority (NELHA) di Hawai pada 1974. Mandat utama NELHA adalah penelitian pemanfaatan energi yang bisa dihasilkan dari perbedaan temperatur air laut dalam dengan air di permukaan yang disebut ocean thermal energy convertion (OTEC).

Pada 1980, para ahli NELHA memasang pipa untuk menyedot air laut di kedalaman hingga 600 meter. Air inilah yang kemudian diolah menjadi bahan baku air minum mineral dalam kemasan. Selain itu, dari proses pemompaan, dihasilkan energi listrik. Hingga saat ini, telah berkembang 30 perusahaan di dunia yang menghasilkan berbagai produk ALD. Kegiatan ini dilaporkan menghasilkan perputaran uang US$ 30 juta-US$ 40 juta per tahun, dengan mempekerjakan lebih dari 200 orang.

Pemanfaatan ALD juga dilakukan Jepang sejak 1976. ALD digunakan untuk industri makanan dan minuman, perikanan, pertanian, dan kesehatan. Hingga 2001, telah dibangun industri pemanfaatan ALD di tujuh lokasi, dengan kapasitas penyedotan tertinggi 15.000 ton per hari di Okinawa. Taiwan tak mau kalah. Mereka mengembangkan industri pemanfaatan ALD pada 2009 untuk budi daya ikan, pertanian, bioteknologi, kosmetik, air minum, pangan, dan pariwisata.

Indonesia sendiri mulai memanfaatkan ALD pada 2008, yang dirintis Prof. Bonar Pasaribu dengan grup bisnis Kimya Homma. Rintisan itu sudah membuahkan hasil air kemasa ALD, dengan kapasitas produksi skala kecil, yakni 100 ton per hari. Produksi ALD dalam bentuk air minum dalam kemasan dipasarkan sejak 2011.

Kandungan Seliter ALD
Mineral Jumlah
Magnesium 8,2 mg
Calcium 3,9 mg
Potassium 2,8 mg
Sodium 75,6 mg
Iron 1,27 mg
Copper 0,084 mg
Zinc 0,107 mg
Manganese 0,027 mg
Chromium 0,011 mg
Phosphorous 0,169 mg

Upaya Memompa Air Laut Dalam
Sekitar 40% area perairan Indonesia adalah air laut dalam (ALD) yang tersebar mulai dari barat hingga timur Nusantara.

Kontainer 1. Pompa diletakkan pada kedalaman sekitar 609.5 meter. 2. ALD yang dipompa setidaknya mencapai sekitar 100.5 meter di atas dasar laut. 3. ALD kemudian dipompa dan disuling di atas kapal. 4. ALD yang telah disuling disimpan dalam kontainer untuk dikirim ke pantai.

Oleh: Nur Hidayat dan Syamsul Hidayat

Mencari Solusi Mengatasi Krisis Air Bersih is a post from: Lestari News

Mengapa Generasi Kejepit bisa terjadi? Kepada siapa GK ini akan menimpa? Dan bagaimana kita mensiasatinya? Kita tidak perlu mencari kambing hitam atau siapa penyebab terjadinya generasi kejepit ini. Karena ini terjadi lewat proses panjang dari generasi orang tua ke generasi kita dan anak kita.

Uniknya fenomena Generasi Sandwich ini banyak terjadi di negara-negara Asia, baik yang sudah maju maupun yang masih berkembang. Mengapa? Ini kultur masyarakat Asia yang hampir selalu membuat sang anak (biasanya anak tertua) untuk bertanggung jawab dan mengurusi orang tua mereka setelah pensiun, tua dan sakit-sakitan.

Fenomena ini jarang terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat karena hubungan keluarga antara anak dan orang tua yang tidak seakrab dibanding masyarakat di wilayah Asia. Bagaimana Generasi Sandwich ini bisa terjadi? Sejarah bangsa-bangsa Asia hampir sama, terbentuk menjadi negara setelah perang dunia ke II. Orang tua generasi kejepit ini, umumnya, lahir dimasa perang atau setelah perang dunia ke II. Generasi ini sering juga disebut dengan Generasi Baby Boomer.

Masa muda, kuliah, bekerja dan menikah mereka terjadi sekitar tahun 1955-1970-an. Tahun-tahun tersebut merupakan masa-masa masih sulit, buat kita di Indonesia juga sebagian besar negara di wilayah Asia, karena baru keluar dari Penjajahan Barat. Baru merdeka dan sedang mencoba untuk bisa menghidupi negara masing-masing.

Buat para orang tua kita, saat itu, pekerjaan yang paling aman dan menjamin kehidupan masa depan mereka dan keluarga adalah menjadi pegawai pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sampai sekarangpun masih banyak orang tua (khususnya yang masih tinggal di kota-kota kecil) yang menginginkan anaknya menjadi PNS.

Pegawai pemerintah memberikan keamanan pekerjaan, tunjangan kesehatan dari pemerintah, tunjangan beras dan kebutuhan rumah tangga, serta tunjangan pensiun. Jaman orang tua kita itu belum dikenal sama sekali istilah Perencana Keuangan.

Hanya orang-orang yang pintar saja yang mengerti untuk memutarkan uang, biasanya mereka menginvestasikan uang mereka ke tanah, rumah dan bangunan. Hal ini dapat terjadi karena jumlah penduduk masih sedikit (banyak yang meninggal di masa perang dan pemberontakan setelah perang) sehingga harga tanah dan rumah masih sangat murah saat itu. Simpanan berupa tanah dan bangunan ini yang biasanya dipergunakan untuk keperluan di masa depan, diantaranya untuk biaya pendidikan anak, perkawinan anak, dan pensiun.

Tapi tidak banyak Generasi Orang Tua kita yang beruntung memiliki cukup uang dan mengerti untuk memutarkan dana mereka. Sehingga mereka kelabakan bila perlu biaya untuk pendidikan anak, perkawinan, dan dana untuk mengisi masa pensiun mereka.

Generasi Orang tua kita itu paling menggantungkan masa tua mereka dari dana pensiun dari pemerintah, yang nilainya bila diukur untuk masa sekarang sangatlah minim untuk bisa mempertahankan hidup bulanan. Apalagi untuk menutup biaya-biaya lainnya seperti biaya rumah sakit. Banyak dari orang tua yang mengidap penyakit jantung, kolesterol, darah tinggi, kencing manis dan penyakit lainnya yang mayoritas disebabkan oleh makanan yang salah.

Beberapa klien yang orang tua mereka masuk generasi itu berujar, setengah bercanda, bahwa penyebab mereka terkena penyakit-penyakit adalah saat mereka kecil jaman masih susah, sehingga tidak bisa makan enak. Ketika sudah bekerja, dan memiliki uang, mereka memakan apa saja tanpa memperhitungkan efeknya di masa tua mereka.

Minimnya dana untuk pembiayaan semasa pensiun, dan obat-obatan apabila menderita penyakit, menyebabkan banyak Generasi Orang Tua kita yang kemudian menggantungkan hidup kepada Generasi Sekarang, yang sering disebut dengan Generasi Baby Buster. Padahal saat ini, generasi Baby buster ini sedang “merawat” generasi berikutnya.

Pada tulisan berikutnya saya akan menjelaskan apa itu generasi Baby Buster, Generasi X, Y dan Milenium dan hubungannya dengan Generasi Kejepit.

Generasi Kejepit : Bagian ke-1 is a post from: Lestari News

Krisis moral itu bermula ketika peran negara dilucuti sekadar menjadi ”penjaga malam”; membiarkan ekonomi dikendalikan mekanisme pasar. Gelombang pasang ekonomi Amerika sejak era New Deal pada paruh 1930-an hingga War on Poverty pada paruh 1960-an mengikuti paradigma ekonomi campuran (mixed economy) ala Paul Samuelson, yang memberikan keseimbangan antara peran pasar dan peran pemerintah. Paradigma ini mengakui bahwa pasar merupakan institusi yang efisien dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang mengarah pada tingginya produktivitas serta rata-rata standar kehidupan.

Efisiensi saja tidak menjamian keadilan dalam alokasi pendapatan. Keadilan memerlukan peran pemerintah untuk meredistribusikan pendapatan, terutama dari kaum kaya kepada yang miskin. Pasar juga tidak mampu menyediakan ”public goods” yang penting, seperti infrastruktur, regulasi lingkungan, pendidikan, riset dan pengembangan yang kebutuhan pasokannya secara memadai memerlukan peran pemerintah. Ekonomi pasar rentan pula terhadap instabilitas finansial, yang hanya bisa diatasi oleh kebijakan pemerintah.

Menyusul krisis ekonomi dunia pada 1970-an, mazhab ekonomi baru muncul dijurubicarai oleh ”nabi-nabi” ekonomi pasar bebas, seperti Milton Friedman dan Fredrich Hayek. Mazhab ini menggusur kebijakan ekonomi campuran dengan kebijakan ekonomi yang secara perlahan menjurus pada paham libertarian (kebebasan individu secara ekstrem) yang lebih dikenal dengan istilah neoliberalisme. Secara politik, paham ini mendapatkan momentumnya pada masa pemerintahan Ronald Reagan di Amerika dan Margaret Thatcher di Ingris pada 1980-an yang terkenal dengan slogan perlucutan peran pemerintah, seperti melalui deregulasi industri, pemotongan pajak orang-orang kaya, dan penghapusan berbagai jaminan sosial.

Dengan menjadikan negara sebagai pelayan pasar, neoliberalisme memberi terlalu banyak pada kebebasan individu, melupakan bahwa individualisme yang bersifat predator juga bisa membawa sumber-sumber penindasan dan ketidakadilannya tersendiri. Penekanan yang terlalu berlebihan pada daulat pasar menimbulkan apa yang disebut ekonom Joseph Stiglitz ”inkompetensi dari pihak pengambil keputusan dan merangsang ketidakjujuran dari pihak institusi finansial”.

Perilaku pasar yang tak terkendali melahirkan apa yang disebut Robert Reich sebagai supercapitalism, yang menggambarkan perluasan kompetisi di dunia bisnis yang merengkuh dunia politik. Persaingan bisnis mengakibatkan dana dalam jumlah besar mengalir dari korporasi dan badan-badan keuangan guna membiayai dan mengarahkan politik dan kebijakan publik unuk kepentingan korporasi. Semakin kapitalisme menguat, semakin ketidakadilan merebak, semakin demokrasi tergerus. Demokrasi menjadi ajang transaksi persekongkolan jahat antara pemodal hitam dan politisi busuk.

Menyadari besarnya pengaruh Amerika pada bangsa-bangsa lain, Jeffrey Sachs mengingatkan agar yang lain tidak meniru jalan sesat yang membawa kemunduran Amerika. Dalam pandangannya, setiap bangsa yang ingin mencapai dan mempertahankan kemajuan harus siap membayar harga peradaban melalui pelbagai perbuatan kepemimpinan dan kewargaan terpuji: tanggung jawab, solidaritas, cinta-kasih, dan keadilan bagi sesama dan bagi generasi mendatang.

Bagi pemulihan krisis Amerika, Sachs merekomendasikan perlunya meninggalkan kecenderungan fundamentalisme pasar dengan memulihkan kembali peran negara yang berjejak pada nilai kebajikan sipil (civic virtues) dan jalan karakter Amerika (American ways). Seturut dengan itu, jalan kemaslahatan Indonesia berarti jalan kembali pada nilai-nilai dasar Indonesia (Indonesian ways) dalam ekonomi dan politik, yang menekankan semangat kegotongroyongan dalam ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Oleh: Yudi Latif

Ongkos Peradaban is a post from: Lestari News

Setelah menanyakan ciri-ciri kunci yang dicari, beberapa pemuda langsung turun tangan membantu si nenek. Mereka menyangka nenek ini mungkin rabun, sehingga sangat sulit mencari benda kecil tersebut, apalagi di tengah kegelapan malam. Setelah mencari berjam-jam, akhirnya mereka menyerah satu per satu. Walaupun optimistis menemukan kunci tersebut pada awalnya, tapi semangat mereka terus tergerus karena kelelahan secara fisik maupun mental.

Dalam kondisi frustrasi, salah satu dari mereka menanyakan sebuah pertanyaan kepada sang nenek, ”Memangnya kuncinya tadi jatuh di mana, Nek?” Si nenek menjawab, ”Saya merasa jatuh di ujung jalan sana.” Sontak para pemuda tadi kaget dan berkata dengan kompak, ”Lahhh… kalau hilang di sana, kenapa mencarinya di sini, Nek?!!” ”Karena di sini lebih terang!” jawab si nenek. Para pemuda itu terdiam sambil berpandangan dengan mulut terbuka lebar.

Cerita ini mengingatkan pada peristiwa beberapa hari lalu, saat saya melihat seorang penjual sate padang yang mangkal di sebuah kompleks perkantoran, dekat tempat tinggal saya. Berbeda dari para pedagang makanan lain yang berjubel menjajakan dagangan khasnya di pagi dan siang hari, tukang sate padang ini memilih berjualan di malam hari. Jika para pedagang lain sibuk karena ramai dikunjungi pembeli, khususnya di waktu sarapan pagi dan makan siang, ia lebih sering santai sambil duduk menunggu pembeli.

Pemandangan ini sebenarnya sudah cukup lama saya saksikan, tapi rasa penasaran ini baru terjawab beberapa hari lalu, ketika saya menyempatkan diri mampir dan berbincang-bincang dengan pedagang sate itu. Setelah berbasa-basi, lalu saya bertanya, ”Saya perhatikan tempat ini sangat ramai di pagi hari, mengapa Abang memilih berjualan di malam hari?” ”Karena kalau malam hari, tidak ada pungutan biayanya, sedangkan berdagang di siang hari dikenai biaya,” jawab si tukang sate.

”Wah, pasti mahal, ya. Memang berapa biaya yang dipungut?” tanya saya penasaran. ”Dua ribu rupiah,” jawabnya sambil tersenyum. Sama dengan para pemuda tadi yang mendengar jawaban tak terduga dari si nenek, saya juga terdiam tetapi tidak dengan mulut terbuka.

Di dalam hati saya terus bertanya, mengapa si abang rela kehilangan penghasilan ratusan ribu rupiah demi menyelamatkan dua ribu rupiahnya tersebut. Atau si abang sama dengan cerita si nenek tadi yang lebih senang mencari di tempat yang salah tetapi lebih nyaman (baca: lebih terang)?

Baik si nenek maupun si tukang sate adalah sedikit contoh kejadian yang sering kita saksikan sehari-hari di tengah masyarakat. Mungkin tanpa sadar sesekali kita juga berperan sebagai nenek maupun tukang sate itu, karena sebagian besar kita sebenarnya sudah tahu cara-cara untuk meraih kesuksesan.

Tetapi, mengapa sebagian besar orang tersebut masih belum mencapai kesuksesannya? Jangan-jangan karena mereka masih mencari di tempat ”terang” sama seperti si nenek atau bahkan mereka tidak rela membayar ”dua ribu rupiah” seperti si tukang sate.

Si nenek yang memilih mencari kunci yang hilang di tempat yang lebih terang melambangkan orang-orang yang hanya mau bekerja di tempat yang enak dan nyaman (seperti tidak banyak aturan, tidak ada target). Namun, secara sadar, mereka tahu bahwa mereka tidak akan berkembang dan meraih impiannya. Sedangkan si tukang sate memilih berhemat dua ribu perak tetapi mengorbankan ratusan ribu rupiah, melambangkan orang-orang yang tidak mau berkorban untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Mereka sangat perhitungan dalam berusaha dan tidak mau berkeringat walau sedikit.

Manusia secara alamiah menginginkan kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Semua orang dewasa cukup paham bahwa untuk mendapatkan hasil di masa yang akan datang, seseorang harus berjuang di masa sekarang. Untuk memetik buah nanti, seseorang harus menanam di saat ini. Cukup sederhana, bukan?

Ram Charan, pakar manajemen dunia, pernah berkata, ”Setiap manusia akan mengalami salah satu dari dua penderitaan ini: pertama, menderita karena disiplin bekerja (hari ini), dan kedua, menderita karena menyesal (di kemudian hari)”.

Anda pilih yang mana?

Cerita Motivasi Bisnis: Kunci Nenek Hilang is a post from: Lestari News

Angka investasi empat negara itu meningkat tajam. Suku bunganya turun, mata uangnya lebih stabil, dan cadangan devisanya membaik. Tingkat keuntungan perusahaan pun cenderung naik, aset semakin membesar, setoran pajak meningkat, dan tentu saja lapangan pekerjaan semakin terbuka. Indeks bursa diperkirakan terus tumbuh sejalan dengan meningkatnya kapitalisasi pasar dan banyaknya tambahan perusahaan yang melantai di bursa.

Belajar dari krisis 1998, kemampuan Indonesia mengatasi krisis global 2008 dan yang lainnya sudah cukup teruji dengan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Betapa tidak. Ketika hampir semua negara mengalami kontraksi ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi yang melambat pada 2008-2009, Indonesia tetap mencetak pertumbuhan ekonomi yang positif.

Indonesia masih harus berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satu indikator utama yang perlu disadari seluruh elemen masyarakat adalah menjaga daya saing bangsa. Dalam laporan daya saing global yang dipublikasikan World Economioc Forum, peringkat daya saing Indonesia (Global Competitive Index) atau GCI justru turun menjadi 46 pada 2011-2012. Padahal, periode sebelumnya, peringkat kita berada pada level 44 dari 142 negara yang disurvei.

Beberapa tolok ukur yang masih menjadi penghambat daya saing Indonesia, antara lain, masih tingginya tingkat korupsi (terukur dari Indeks Persepsi Korupsi), birokrasi pemerintah yang tidak efisien, dan infrastruktur yang tidak memadai. Kondisi ini diperparah dengan ketidakstabilan politik, akses pada pembiayaan, tenaga kerja terdidik, etika kerja yang buruk, dan beberapa faktor lain yang masih harus diperbaiki.

Di sisi lain, berdasarkan survei kemudahan bisnis 2012 yang dilakukan Bank Dunia, dari 183 negara yang disurvei, Indonesia menempati peringkat ke-129 atau turun tiga peringkat dari peringkat ke-126 pada 201, dan masih jauh di bawah negara-negara yang memperoleh peringkat setara. Ini berarti pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk merangsang usaha-usaha baru, mempermudah perizinan/pembebasan lahan, penyediaan infrastruktur, serta kepatuhan dan konsistensi kebijakan. Ketidakpastian terhadap masalah-masalah ini tentu akan menurunkan peringkat daya saing nasional kita.

Sesungguhnya, dilihat dari koefisien GINI, peringkat kesenjangan kesejahteraan rakyat kita relatif sudah membaik, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara yang berperingkat investment grade setara dengan Indonesia. Sejak tahun 2005, kenaikan GDP per kapita yang ditandai hampir ke seluruh income group menyumbang sangat berarti terhadap momentum pertumbuhan kita. Tentu kita berharap, sedikit-banyak dapat menyumbang pada peningkatan stabilitas politik di kemudian hari.

Merebaknya konflik sosial di berbagai daerah akhir-akhir ini, yang dipicu konspirasi politik, dapat memperlemah integrasi bangsa dan tentu mengancam daya saing Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi sebagai penyakit kronis di berbagai tingkatan, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, adalah sebuah keniscayaan. Namun jangan sampai proses penegakan hukumnya menjadikan komoditas politik yang melelahkan dan menguras energi bangsa.

Tokoh politik Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam orasinya di Jakarta, minggu lalu, mengatakan bahwa beruntung bagi masyarakat Indonesia yang telah melaksanakan reformasi lebih awal dibandingkan dengan Malaysia dan negara lain, termasuk Timur Tengah dan Afrika. Dia dan banyak pengamat mengatakan bahwa proses demokratisasi di Indonesia sudah on-the-right track. Kebebasan berpendapat dan demokrasi yang kita bangun ini justru boleh jadi menjadi kekuatan utama daya saing kita dalam jangka panjang.

Kita perlu menjaga stabilitas politik yang merupakan faktor utama dalam bobot daya saing suatu negara. Kita berharap, tahun ini tidak menjadi antiklimaks seperti tahun 1997, ketika euforia yang dialami bangsa Indonesia sebagai calon macan di penghujung tahun 2000 justru menjadi macan ompong. Pemerintah harus cepat merespons indikator melemahnya daya saing dengan melakukan debottle necking hambatan dunia usaha yang terjadi selama ini. Jika tidak, Indonesia bisa kehilangan momentum daya saingnya di tengah kepercayaan dunia yang semakin meningkat.

Menjaga Momentum Daya Saing is a post from: Lestari News

Pertanyannya, mengapa kasus-kasus tindak pidana ringan seperti itu tidak dihentikan saja di tingkat kepolisian atau mengapa hakim melakukan temuan hukum untuk membatasi kasus serupa? Di sisi lain, ada fakta yang kontradiktif, seperti penumpukan perkara di pengadilan, minimnya biaya penanganan perkara di lembaga peradilan, dan pemidanaan yang tidak memiliki efek jera. Apa pun argumentasinya, selalu dibenturkan dengan argumentasi normatif bahwa peraturannya memang tertulis demikian dan unsur-unsurnya memang terpenuhi.

Jika kita terus berasyik-masyuk pada perdebatan di level politik penegakan hukum dan teknis hukum pidana, saya agak khawatir perdebatan itu justru tidak menghasilkan apa-apa, kecuali kebisingan. Ulasan singkat ini merupakan undangan untuk menarik perdebatan pada level yang lebih abstrak tetapi dengan ruang yang terbatas.

Saya mulai dari penegasan bahwa pada dasarnya manusia mendambakan keteraturan. Untuk itu, hukum berfungsi memberikan kepastian, misalnya kepastian bahwa ada kendaraan umum yang jadwalnya teratur atau kepastian bahwa harga barang tidak naik-turun secara sewenang-wenang. Dalam konteks ini, hukum harus jelas, tertib, terukur, ada sanksi jika dilanggar, dan ada otoritas yang menjalankan.

Untuk itu, kita berjumpa dengan asas-asas hukum yang mendasari fungsi kepastian hukum ini, antara lain semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law); tak seorang pun dikecualikan karena ketidaktahuan akan hukum (ignorantia legis neminem excusat); hukum atau undang-undang itu kejam tetapi memang begitulah bunyinya (lex dura sed tamen scripta).

Namun, jika hukum hanya berwajah kepastian, maka justru akan menyimplifikasi asumsi dasar manusia itu sendiri. Karena manusia juga adalah makhluk berbudi yang meyakini adanya kebenaran abstrak, seperti keadilan. Untuk itu, hukum juga dibentuk untuk mewujudkan cita-cita ideal tersebut. Hukum yang adil adalah hukum yang didasarkan pada ”kebaikan” dan ”kebenaran moral”. Bahkan ketika ada hukum yang justru bertentangan dengan keadilan, maka negara atau aparat boleh melanggarnya (epikeia).

Di sini kita juga akan berjumpa dengan asas hukum yang mendasari fungsi keadilan hukum. Salah satunya hukum yang tidak adil bukanlah hukum (lex iniusta non est lex). Apa itu keadilan, tidak bisa dirumuskan secara detail dan kalau dipaksakan justru akan mereduksi maknanya. Tetapi, dengan commonsense sederhana, kadang kita bisa merasakan apakah ini adil atau tidak.

Contoh, jika orang yang terlibat pembunuhan Munir diputus bebas sedangkan pencuri dua biji cokelat dihukum tiga bulan, maka rasa keadilan kita sontak terusik.

Pertanyaan kritisnya, bagaimana hukum diletakkan dalam berbagai tegangan antropologi filosofis manusia tersebut? Seperti kita ketahui, tegangan ini akan selalu ada, bukan karena kekuatan argumentasinya, melainkan karena masing-masing bereksistensi pada ruang dan waktu yang sama. Pada satu diri manusia bergelantungan kodrat-kodrat yang beragam, seperti sebagai makhluk bebas, makhluk religius, ekonomi, keteraturan, dan makhluk politik. Keguncangan akan terjadi ketika hukum dominan pada watak tertentu. Untuk menghindari guncangan tersebut, yang didambakan adalah harmoni antara hukum yang ideal dan berkepastian.

Dalam konteks kasus-kasus pidana ringan, kita diingatkan oleh restorative justice. Gerakan yang baru muncul 20 tahun terakhir ini bisa disebut sebagai antitesis dari sistem peradilan pidana yang ada. Dia mengakui bahwa tindak pidana itu merugikan korban, bahkan masyarakat. Namun tindak pidana bukan sekadar pelanggaran terhadap undang-undang, melainkan lebih komprehensif.

Sehingga penyelesaiannya bukan hanya antara negara dan pelaku, melainkan harus bersama korban, keluarga, dan masyarakat. Justru negara hanya berperan sebagai fasilitator untuk merumuskan bersama bentuk pertanggungjawaban pelaku, bentuk rehabilitasi bagi korban, dan bagaimana mencegah agar tindakan tersebut tidak terulang. Kata kuncinya adalah kesepakatan dan komitmen bersama. Juga ukuran keberhasilannya bukan pada berapa lama hukuman bagi pelaku, melainkan sejauh mana tindak pidana bisa dicegah.

Meski di Eropa pernah dibahas dalam konferensi pada 2002, tidak mudah menerapkan konsep ini di Indonesia. Alasan normatifnya, karena belum menjadi arus utama dalam criminal justice system, baru beberapa undang-undang sektoral yang mengadopsinya. Intinya, apa pun idenya, asal dimuat dalam undang-undang, bisa diterapkan. Alasan lainnya, menurut teman saya yang menjadi hakim sejak tahun 2000, belum pernah mendapat pelatihan tentang restorative justice.

Hukum yang Tidak Adil Bukanlah Hukum is a post from: Lestari News

Tapi sepatu hak tinggi tak cuma membahayakan keselamatan si pemakai. Doktor Casey Kerrigan juga mewanti-wanti bahwa sepatu dengan hak jangkung bisa mengganggu kesehatan. Kalau para wanita memakainya terus-menerus, mereka bisa terserang osteoarthritis, sejenis penyakit rapuh tulang. “Tekanan yang berubah pada tumit bisa menyebabkan perubahan yang degeneratif pada sendi-sendi tumit,” kata Kerrigan, ahli penyakit tulang pada Fakultas Kedokteran Universitas Harvard, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat.

Bersama kolega sealmamaternya dan periset di Rumah Sakit Rehabilitasi Spaulding, di Amerika Serikat, Kerrigan telah membuktikan dampak pemakaian sepatu hak tinggi itu lewat studi pada 20 wanita. Para wanita yang rata-rata berusia 36 tahun dan mempunyai kesehatan prima itu diminta memakai sepatu hak tinggi dan berjalan bolak-balik di atas catwalk (semacam panggung untuk peragaan busana) sepanjang 10 meter. Lalu mereka diminta mencopot sepatunya dan berjalan dengan jarak yang sama. Gerak langkah dan perubahan pada tumit dipantau lewat kamera dan direkam dengan video yang diletakkan di bawah panggung tersebut.

Para periset membandingkan struktur tulang tumit sebelum dan sesudah wanita memakai sepatu hak tinggi. Hasilnya, Kerrigan melihat adanya perubahan pada tumit dan pergelangan kaki para wanita tersebut. Di situ, otot-otot yang menghubungkan tumit, tulang telapak kaki, dan persendian tumit kelihatan tegang. “Otot tadi lebih tegang 23% ketimbang pada posisi wanita tak bersepatu,” kata Kerrigan. Jaringan tendon -yang menghubungkan otot dengan tulang- juga bisa tegang, bahkan putus. Akibatnya, fungsi dan struktur pergelangan kaki, termasuk tumit, ikut berubah untuk menjaga keseimbangan berjalan. Jika tendon putus, pergesekan antarsendi tiap tulang yang dapat menyebabkan rapuh tulang pun bisa terjadi.

Osteoarthritis merupakan jenis penyakit rapuh tulang yang menyerang sekitar 16 juta warga Amerika Serikat. Bahkan ditaksir, pada 2020, satu di antara lima penduduk Negeri Paman Sam itu akan menjadi korban keropos tulang. Sedangkan di Indonesia belum diketahui jumlah penderitanya. Rapuh tulang ini memang lebih banyak menyerang wanita ketimbang pria, karena biasanya lebih berkaitan dengan hormon estrogen. Osteoarthritis lebih sering menyerang persendian di sekitar pergelangan kaki, lutut, tumit, dan jari-jari kaki. Bila meradang, penderita akan merasakan nyeri dan kaku di persendian. Sampai sekarang belum ditemukan obat yang manjur untuk mengatasinya. Sedangkan obat yang tersedia baru sebatas untuk mengurangi rasa nyeri dan peradangan.

Dokter Harry Isbagio sepakat terhadap temuan tersebut. Menurut Ketua Ikatan Rematologi Indonesia ini, sepatu hak tinggi yang dipakai secara terus-menerus memang bisa mengakibatkan gangguan pada tendon achilles yang terletak pada tumit. “Ibarat ban mobil, kalau dipakai ngebut terus-menerus, akan cepat gundul. Begitu pula sendi,” kata Harry, yang juga ahli penyakit tulang pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Apalagi jika pemakai sepatu hak tinggi juga melakukan aktivitas berlebihan, misalnya naik-turun tangga, berlari-lari, dan berjalan jauh. Atau pemakai sepatu berbadan gemuk. Hal ini mengakibatkan tekanan pada bagian pergelangan kaki makin berat. Jika terjadi gesekan terus-menerus secara berlebihan, sendi tulang-tulang pergelangan kaki menjadi cepat rusak. Cuma belum dijelaskan, berapa lama seseorang memakai sepatu hak tinggi bisa terkena risiko rapuh tulang.

Risiko yang terjadi bisa mempercepat pengeroposan, yaitu menipisnya tulang rawan di sekitar sendi. Tulang rawan akan cepat keropos sebelum waktunya. Secara alami, fungsi sendi- sendi penahan beban -seperti lutut, panggul, tumit, atau pergelangan- biasanya akan menurun jika seseorang mulai menginjak usia di atas 50 tahun.

Harry agaknya kurang sepakat bahwa sepatu hak tinggi adalah penyebab utama arthritis. Penyakit ini termasuk radang sendi, yang juga disebabkan kadar asam urat yang berlebih pada tubuh. “Jika pemakai sepatu hak tinggi akhirnya mengalami arthritis, itu karena ada faktor lain yang mendorong, bukan semata-mata karena hak tinggi,” ujarnya.

Bagaimanapun, risiko degenerasi sendi harus dihindari. Harry pun menganjurkan pemakaian sepatu yang solnya berongga udara. Rongga itu dipandang baik, karena bisa mengambil alih sebagian beban yang seharusnya disangga persendian di kaki. Cuma repotnya, model ini cuma ada pada sepatu sport. Apa mau, wanita atau peragawati memakai sepatu kets kala bergaya?

Aries Kelana dan Yunizar Djoenaid

Risiko Bergaya Dengan Sepatu Hak Tinggi is a post from: Lestari News

Bukan itu saja. Sepanjang hari ia menghadapi pekerjaan yang itu-itu saja, membosankan. Dan pendapatannya terhitung kecil. Setelah beralih profesi, keadaannya berbalik. ”Sekarang saya kerja ringan, berpikir sedikit, dan pendapatan lumayan,” ujar dia lagi, seperti dikutip Christian Science Monitor.

Kisah De Santos, yang beralih profesi dari petani menjadi sopir taksi, ternyata menjadi cermin kecenderungan perubahan global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, jumlah orang yang bekerja di sektor jasa lebih banyak dibandingkan dengan pekerja di sektor pertanian –termasuk sektor perikanan, peternakan, dan kehutanan.

Tengok saja data yang disajikan International Labour Organization (ILO). Menurut data mutakhir badan dunia urusan pekerja itu, komposisi pekerja dunia menurut sektor berubah 180 derajat dalam 10 tahun terakhir. Pada 1996, jumlah pekerja di sektor pertanian mencapai 42%, sedangkan di sektor jasa sekitar 37%. Selebihnya, 21%, tenaga kerja yang bergelut di sektor industri.

Kini angka-angka itu berubah total. Jumlah pekerja sektor pertanian di seluruh dunia menjadi 37%, sedangkan di sektor jasa menjadi 42%. Jumlah pekerja di sektor industri tetap bertahan pada angka 21%. Kecenderungan ini yang direkam ILO hingga akhir 2006, yang tertuang dalam laporan berjudul ”Key Indicators of the Labour Market”.

Walaupun banyak teori menyatakan kemajuan ekonomi membawa serta peralihan dari sektor pertanian ke sektor industri, faktanya ternyata tidak seperti itu. ”Alih-alih mengisi peluang kerja di sektor industri dengan produktivitas tinggi, warga di negeri yang perekonomiannya maju malah lebih banyak bergerak mengisi sektor jasa,” tulis laporan itu, seperti dikutip Bloomberg.

Selain itu, tenaga kerja di sektor pertanian masih begitu dominan di berbagai kawasan yang miskin. Sekitar 66% tenaga kerja di kawasan Sub-Sahara, Afrika, ada di sektor pertanian. Sedangkan di kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, dan kawasan Pasifik, jumlah tenaga kerja di sektor ini masih sekitar 50%.

Lain lagi di negeri-negeri maju seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Di situ hanya satu dari 20% warganya yang masih bertahan sebagai petani. Sekitar tiga dari empat warga di dua kawasan itu beralih profesi ke sektor jasa.

Kecenderungan serupa mulai terlihat di beberapa negara yang semula agraris, seperti Cina dan Korea Selatan. Jumlah petani di ketiga negeri itu menurun hampir 10% dibandingkan dengan 10 tahun silam. Walau demikian, dengan perubahan itu, ketiga negara itu berhasil mengangkat jutaan warganya ke taraf hidup yang lebih baik.

Menurut para pakar ekonomi, peralihan besar sektor tenaga kerja ini, bila dikelola dengan tepat, akan menjadi sebuah perubahan yang positif. Dan itu bukan ancaman bagi sektor pertanian. ”Perubahan itu membebaskan manusia dari keadaan geografisnya. Contohnya Singapura yang bisa sekaya Kanada, walaupun negeri itu tidak punya tanah,” kata Gregory Clark, pakar sejarah ekonomi dari University of California, Davis, Amerika Serikat.

Harus diakui, pekerjaan di sektor jasa sekarang tumbuh pesat di seluruh dunia dan sekaligus bermanfaat bagi jutaan orang. Pengalaman Brasil menunjukkan bagaimana perubahan itu tidak berdampak pada sektor pertanian dan industri. Negeri itu, menurut catatan Clark, masih kompetitif secara global di sektor pertanian dan industri. Sebab para pekerja di negeri itu masih cenderung memusatkan perhatian pada kenyataan lokal.

Menurut Clark, peralihan besar-besaran komposisi pekerja ini mencerminkan fase amat penting dalam kemajuan umat manusia. Di banyak kawasan, perubahan ini masih tampak lambat. Tapi, sekali warganya melangkah ke perubahan itu, mereka cenderung hidup dalam komunitas yang jauh lebih besar, yang menuntut kecakapan yang jauh lebih tinggi, yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan lebih banyak pula.

Perubahan ini boleh jadi mencerminkan kecenderungan lain lagi: orang-orang menjadi lebih malas, tak mau kerja berat, tapi ingin mendapat duit lebih banyak. Seperti diakui Natalia Tores, seorang mahasiswi di Sao Paulo. ”Saya bisa dipastikan lebih malas dari generasi orangtua saya yang bekerja keras di ladang,” kata perempuan yang bercita-cita bekerja di industri jasa itu.

Ketika Pertanian Mulai Ditinggalkan is a post from: Lestari News